Kilas Inspirasi | Dalam pidato pelantikan Ketua GMKI Cabang Toba, Togi Siahaan, menyoroti konflik tanah adat yang masih berlangsung di kawasan Danau Toba. Ia menegaskan bahwa GMKI Toba akan berdiri di sisi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah adat (8/3).
“Berbagai konflik antara masyarakat adat dan korporasi yang terjadi di kawasan Danau Toba telah mengakibatkan banyak warga terseret ke dalam permasalahan hukum. Kami tidak bisa tinggal diam. GMKI Toba siap berpihak kepada masyarakat adat untuk melawan segala bentuk penindasan oleh korporasi,” tegasnya.
Ia mencontohkan beberapa wilayah yang terdampak konflik tanah adat, seperti Desa Sihaporas (Simalungun), Desa Nagasaribu, dan Desa Pohan Jae. Menurutnya, sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan besar harus diselesaikan dengan pendekatan hukum yang adil dan berpihak kepada rakyat.
Togi juga menyinggung janji politik Bupati Toba, Efendi Napitupulu, yang disampaikan dalam Debat Kandidat pada 19 November 2024. Ia menegaskan bahwa GMKI Toba akan mengawal realisasi janji tersebut, terutama terkait penyelesaian konflik tanah adat.
“Oleh karena itu, kami akan terus mengawal dan menagih janji politik Bupati Toba, Bapak Efendi Napitupulu dan Wakil Bupati Bapak Audy Murphy Sitorus, agar benar-benar merealisasikan komitmen mereka dalam menyelesaikan konflik ini,” ujar Togi.
Dalam debat kandidat tahun lalu, Bupati Efendi Napitupulu berjanji akan menggunakan pendekatan hukum yang berpedoman pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 dan Perda Nomor 01 Tahun 2020. Langkah-langkah yang dijanjikan mencakup identifikasi, verifikasi, hingga penetapan status masyarakat adat untuk mengurangi konflik agraria di Toba.